Ambisi Bali Emisi Nol Bersih 2045 di Pekan Iklim Bali 2026
Jalurdua.com Klikhijau.com — Ambisi Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang digadang sejak tahun 2023 sudah mulai diterjemahkan secara konkret melalui berbagai strategi aksi iklim daerah. Dalam acara Forum Kebijakan Publik Pekan Iklim Bali 2026 yang diselenggarakan Selasa (13/10), berbagai lapisan masyarakat Bali maupun daerah lainnya berkumpul di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur untuk saling berbagi dan memperkuat aksi iklim daerahnya masing-masing.
Sebagai rangkaian pertama dari Pekan Iklim Bali 2026, Forum Kebijakan Publik dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam pidato sambutan, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa “Aksi iklim daerah hanya bisa berjalan efektif saat desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan hanya sekadar penerima. Kami mendorong integrasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali hingga tingkat kabupaten/kota dan kawasan. Desa adat serta banjar menjadi poros penting bagi implementasi RPRKD di tingkat kawasan. Tempat kita berkumpul pagi ini, KRE Sanur, merupakan salah satu bukti nyata bentuk inisiatif Kerthi Bhumi Satwika.”
KRE merupakan salah satu inisiatif yang sejalan dengan RPRKD Provinsi Bali 2045, yang juga diluncurkan pada acara ini. RPRKD ini disusun bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Bappenas, dan dikembangkan bersama WRI Indonesia. Dokumen RPRKD ini merupakan acuan bagi Provinsi Bali untuk menyelaraskan target penurunan emisi dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan profil ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata, para pelaku usaha penting untuk dilibatkan dalam aksi iklim daerah. Di Forum Kebijakan Publik, penghargaan Rejuvenate Sanur diberikan kepada sekelompok general manager hotel yang berpartisipasi dalam program dekarbonisasi pariwisata. Rejuvenate Sanur sendiri diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar bersama WRI Indonesia untuk membangun aspek ko-kreasi dalam penerapan KRE Sanur, terutama oleh pelaku bisnis.
“Pengalaman di Sanur dapat menjadi ruang pembelajaran untuk melihat bagaimana pengurangan emisi bisa beriringan dengan meningkatnya produktivitas ekonomi lokal, dimana kebijakan, inisiatif masyarakat, dan partisipasi sektor usaha dapat dihubungkan dalam satu agenda perubahan”, ujar Suzanty Sitorus, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih sekaligus Direktur Eksekutif ViriyaENB dalam kesempatan tersebut.
Di saat yang bersamaan, mitigasi risiko dan dampak dari perubahan iklim yang masih menjadi problema bersama harus terus diupayakan. Dalam pidato kunci, Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan “Risiko iklim seperti karhutla bukan sebuah takdir, dan kita tidak bisa tinggal diam. Dengan posisi tepat berada di garis khatulistiwa, negara kita sangat rentan pada perubahan iklim. Pemerintah pusat dapat memberikan arahan, tetapi keberhasilannya bergantung pada daerah. Komitmen tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap wilayah.”
Pada sesi-sesi selanjutnya, Forum Kebijakan Publik membahas berbagai aspek transisi baik dari transportasi publik dan penataan ruang publik, pemanfaatan energi surya, inklusivitas dan transisi berkeadilan, hingga penguatan UMKM hijau. Forum Kebijakan Publik merupakan bagian dari Pekan Iklim Bali 2026, yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026, diselenggarakan oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dengan dukungan ViriyaENB.