Diskominfo Bulukumba Latih Admin OPD Antisipasi Peretasan Data
Diskominfo Bulukumba menggelar workshop keamanan informasi bagi admin Satu Data Indonesia untuk mengantisipasi peretasan dan kebocoran data pemerintah.
Jalurdua.com BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian memperketat pengamanan sistem digital birokrasi. Langkah ini dilakukan dengan membekali para admin Satu Data Indonesia dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan melalui lokakarya keamanan informasi di Gedung Pinisi, Kamis, 25 Juni 2026.
Upaya ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya risiko ancaman siber pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Para admin yang menjadi ujung tombak pengelolaan data dinilai memiliki peran krusial dalam mencegah kebocoran informasi strategis daerah.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang cakap menghalau peretasan.
“Data merupakan aset penting pemerintah. Setiap pengelola data harus memahami prinsip-prinsip keamanan informasi agar kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data tetap terjaga,” ujar Andi Uke, Kamis.
Andi Uke menambahkan, proteksi data di era digitalisasi tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kominfo. Menurutnya, seluruh pengelola data di tingkat OPD wajib membangun kesadaran kolektif untuk mengantisipasi potensi serangan siber.
Dalam lokakarya tersebut, Bidang Persandian dan Statistik menggandeng narasumber dari Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Pemateri mendalami berbagai bentuk ancaman siber yang marak menyasar instansi publik, mulai dari malware, phishing, hingga ransomware.
Ahmad Tasyrif Arief, perwakilan dari Diskominfo Sulawesi Selatan, memaparkan sejumlah praktik terbaik (best practice) dalam melindungi perlindungan sistem data pemerintah. Ia menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber di lingkungan birokrasi, bukan sekadar mengandalkan infrastruktur teknologi.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Bulukumba menargetkan seluruh admin data mampu menerapkan standar keamanan ketat di unit kerja masing-masing. Langkah mitigasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap layanan digital yang dikelola pemerintah daerah.***