Dukung Program Strategis, Menkeu Purbaya Kawal Aturan Baru OJK

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat terhadap rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan merombak ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB). Langkah ini diambil untuk memastikan likuiditas perbankan tidak hanya mengendap di bank sentral, melainkan mengalir deras ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan tiga juta rumah.

Di tengah hiruk pikuk Jakarta, Jumat (10/4/2026), Purbaya blak-blakan mengenai fenomena perbankan yang cenderung "bermain aman". Baginya, revisi aturan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya paksa untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang selama ini tersumbat oleh sikap konservatif lembaga keuangan.

Sindiran Pedas untuk Bank yang 'Malas'

Purbaya tak menampik bahwa selama ini ada kecenderungan perbankan enggan mengambil risiko. Alih-alih menyalurkan kredit ke masyarakat atau proyek pembangunan, banyak bank lebih memilih menempatkan dana mereka di instrumen bank sentral yang dianggap lebih aman dan minim risiko.

“Enggak, yang itu udah cukup semua dari pemerintah tapi kan masih nanti ada program-program pembangunan yang lain di mana mungkin selama ini bank-bank males, sukanya taruh di bank sentral uangnya,” ujar Purbaya. dikutip, Jakarta, 10 April 2026.

Istilah "bank malas" yang dilontarkan Menkeu menjadi sorotan tajam. Hal ini merujuk pada rendahnya rasio intermediasi di beberapa sektor, padahal likuiditas nasional dalam kondisi yang cukup memadai. Dengan revisi RBB, OJK diharapkan mampu "memaksa" bank untuk lebih kreatif dan ekspansif dalam menyusun target kreditnya.

Mengawal Program Prioritas: Dari MBG hingga Koperasi Desa

Revisi aturan ini bukan tanpa tujuan. Pemerintah di bawah kepemimpinan saat ini memiliki target ambisius yang membutuhkan dukungan finansial masif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Purbaya meyakini bahwa penyesuaian kebijakan RBB akan menjadi katalisator bagi sektor riil. Jika perbankan mulai membuka keran pembiayaan ke sektor-sektor ini, dampak rembetannya (multiplier effect) akan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

“Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” ucapnya menambahkan. Sektor properti melalui pembangunan rumah, misalnya, memiliki rantai pasok yang sangat panjang, mulai dari buruh bangunan hingga industri semen dan baja, yang semuanya membutuhkan dukungan pembiayaan yang lancar.

Menanti Rincian Aturan OJK dengan Cermat

Meski memberikan dukungan penuh secara prinsip, Purbaya tetap menunjukkan sikap hati-hati sebagai seorang bendahara negara. Ia mengaku belum bisa memberikan penilaian final mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan ini sebelum melihat draf hitam di atas putih dari OJK.

“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tapi saya belum lihat seperti apa peraturannya, nanti saya assess dulu peraturannya seperti apa baru saya bisa kasih komentar yang bagus,” jelas Purbaya.

Proses asesmen ini krusial untuk memastikan bahwa dorongan penyaluran kredit tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Pemerintah tidak ingin ambisi pembangunan justru menciptakan risiko kredit macet (NPL) di masa depan jika pengawasan OJK tidak berjalan beriringan dengan pelonggaran aturan RBB tersebut.

Mengembalikan Marwah Fungsi Intermediasi
Penutup pembicaraan hari itu, Purbaya menekankan esensi utama dari keberadaan sebuah bank. Fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai pinjaman adalah napas utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baginya, setiap upaya untuk memastikan bank menjalankan fungsi ini dengan benar adalah langkah yang harus didukung. Ekonomi nasional tidak akan bisa berlari kencang jika dana triliunan rupiah hanya berputar di instrumen moneter tanpa menyentuh dunia usaha.

“Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” pungkasnya. Kini, bola panas ada di tangan OJK untuk segera merampungkan revisi RBB tersebut, agar perbankan tak lagi punya alasan untuk "malas" membangun negeri.*