News and Education Versi penuh
Daerah

Atasi Hambatan Perizinan, Bupati Bulukumba Gandeng Kadin

Bupati Bulukumba instruksikan OPD pangkas perizinan investasi demi dongkrak skema B2B. Kadin gandeng Pemkab perbaiki birokrasi demi pasar ekspor.

Oleh Uno 14 Jun 2026 21:24 4 menit baca

Jalurdua.com BULUKUMBA – Ketegasan dan teguran langsung mewarnai jalannya pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2026-2031. Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Jumat, 12 Juni 2026, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf secara terbuka mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan reformasi birokrasi dan pangkas perizinan investasi di wilayahnya. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi sekat regulasi yang memperlambat masuknya modal segar ke Bumi Panritalopi.

Suasana formal di dalam Pendopo Rujab mendadak hening saat pria yang akrab disapa Andi Utta itu menaikkan intonasi bicaranya di hadapan seratusan lebih pengurus Kadin yang baru dikukuhkan. Bupati dua periode ini tampak tidak ingin momentum pelantikan ini hanya berakhir sebagai seremoni di atas kertas. Baginya, kehadiran jajaran birokrasi dan pelaku usaha di satu ruangan harus menjadi titik balik akselerasi ekonomi daerah.

Andi Utta memandang, selama ini rantai birokrasi yang panjang kerap menjadi momok menakutkan bagi para pemilik modal. "Saya titip agar pengurus Kadin Bulukumba bisa berperan maksimal, sehingga investasi dari luar bisa masuk," ujar Andi Utta di sela-sela sambutannya. Pesan tersebut sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi kepala dinas dan jajaran OPD teknis yang masih menerapkan pola kerja lama dalam memproses dokumen usaha.

Sebagai figur yang berangkat dari latar belakang pengusaha sukses, Andi Utta paham betul anatomi dunia usaha. Ia berargumen bahwa model pembangunan daerah tidak bisa lagi bertumpu pada skema konvensional Government-to-Government (G2G) yang kaku. Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara berani mengalihkan kompas kebijakannya ke arah skema Business-to-Business (B2B).

Memutus Rantai Birokrasi yang Menjepit Pasar Lokal

Peralihan ke skema B2B diproyeksikan mampu memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit dan membebaskan pelaku usaha dari cengkeraman regulasi yang terlalu mengekang. Namun, visi besar ini hanya bisa berjalan jika aparatur sipil negara di level bawah memiliki frekuensi yang sama. Oleh karena itu, Andi Utta mengingatkan jajaran OPD Bulukumba agar secara proaktif membersihkan sumbatan-sumbatan administratif yang berpotensi merusak iklim investasi daerah.

Langkah ini krusial untuk menyelamatkan potensi raksasa yang dimiliki Bulukumba. Sektor-sektor strategis mulai dari pertanian-perkebunan, perikanan-kelautan, hingga pariwisata terbukti belum tergarap secara optimal akibat minimnya penetrasi teknologi dan modal dari luar. Pintu perizinan yang ramah investor menjadi satu-satunya kunci pembuka isolasi ekonomi tersebut.

"Potensi pertanian kita luar biasa, tapi belum digarap maksimal. Makanya saya beri contoh mengedukasi masyarakat agar bertani dengan pasar ekspor," ungkap Andi Utta dengan nada optimistis. Kendati demikian, ia memberikan catatan tebal bahwa pasar ekspor menuntut kedisiplinan tinggi, di mana para pengusaha lokal harus mampu merawat tiga pilar utama: menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produk secara konsisten.

Konsolidasi Elite dan Kemitraan Strategis Kadin Bulukumba

Upaya pangkas perizinan investasi ini mendapat fondasi politik dan ekonomi yang solid dengan terpilihnya Syahruni Haris sebagai Ketua Umum Kadin Bulukumba. Syahruni bukan sekadar representasi pelaku usaha, melainkan tokoh sentral yang kini menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Dualisme peran ini diharapkan mampu menjembatani regulasi di parlemen dengan kebutuhan riil di lapangan.

Prosesi pengukuhan kepengurusan baru ini terasa kian berbobot berkat kehadiran Dr. Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Pusat, serta Harmansyah yang mewakili Ketua Umum Kadin Sulsel. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan regional di tengah jajaran Forkopimda serta pimpinan BUMN/BUMD menegaskan posisi strategis Bulukumba dalam peta ekonomi Sulawesi Selatan.

Sarman Simanjorang dalam orasinya menyebut momen pelantikan tingkat kabupaten ini sebagai peristiwa istimewa yang jarang terjadi. Ia menekankan bahwa Kadin merupakan organisasi yang memiliki legalitas kokoh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Hal ini menempatkan organisasi ini bukan sekadar penonton, melainkan mitra sejajar dan utama bagi Pemerintah Daerah.

“Makanya bapak ibu merupakan partner Pemerintah Daerah, sekaligus induk seluruh organisasi pengusaha di Bulukumba,” tegas Sarman di hadapan para undangan, termasuk Wakil Bupati Andi Edy Manaf dan Kepala Dinas Kominfo Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari.

Menatap Arah Baru Ekonomi Nasional Secara Inklusif

Di sisi lain, respons positif langsung datang dari internal Kadin. Syahruni Haris menegaskan komitmennya untuk mentransformasi organisasi yang dipimpinnya menjadi rumah besar yang adaptif dan inklusif. Ia bahkan melontarkan pujian kepada Andi Utta yang dinilainya sebagai mentor bisnis sejati, di mana jabatan bupati dipandangnya murni sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar instrumen kekuasaan.

"Pelantikan ini adalah langkah awal memperbaiki dan memajukan Kadin Bulukumba. Kadin sebagai rumah besar kita dalam mengakselerasi ekonomi secara adaptif dan inklusif," pungkas Syahruni.

Kebijakan lokal ini sengaja diselaraskan dengan arah makro ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Daerah meyakini, meski restrukturisasi ekonomi di tingkat pusat pada awalnya terasa berat dan menantang bagi sebagian sektor, reformasi struktural ini dipastikan akan membawa stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih sehat bagi Indonesia di masa depan.***

Topik terkait
Pangkas Perizinan Investasi Kadin Bulukumba 2026 Ekonomi Sulsel