Abdul Razak Nasution Tidak Paham AD/ART dan Peraturan Organisasi

Secara filosofis, organisasi yang membiarkan aturan dikalahkan oleh kekuasaan personal sedang bergerak menuju apa yang disebut para pemikir hukum sebagai rule of man, bukan rule of law. Organisasi tidak lagi dipimpin oleh norma, melainkan oleh kehendak elite. Dalam kondisi seperti ini, musyawarah kehilangan makna, dan demokrasi internal berubah menjadi formalitas kosong.

Ironisnya, HIMMAH adalah organisasi kader Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai syura. Syura bukan sekadar berkumpul, melainkan proses musyawarah yang adil, terbuka, dan terikat aturan. Penetapan pimpinan tanpa musyawarah yang sah bukan hanya melanggar AD/ART, tetapi juga mencederai nilai filosofis yang menjadi identitas organisasi itu sendiri.

Tulisan ini bukan serangan personal, melainkan kritik administratif dan intelektual. saya berpandangan bahwa pembiaran pelanggaran prosedur oleh pimpinan tertinggi adalah bentuk kegagalan kepemimpinan konstitusional. Jika Ketua Umum tidak mampu menjadi penjaga aturan, maka keberadaan AD/ART dan PO hanya akan menjadi dokumen mati yang dibuka saat seremonial dan dilupakan saat kekuasaan dipertaruhkan.

HIMMAH tidak akan besar karena figur, tetapi karena konsistensi terhadap aturannya sendiri. Selama AD/ART dan PO tidak dihormati, selama prosedur dikalahkan oleh kepentingan, maka tudingan bahwa Ketua Umum PP HIMMAH RI tidak paham AD/ART dan PO akan terus menemukan pembenarannya dalam praktik organisasi