Payment Point Bank Sulselbar Kini Beroperasi di Gedung Ammatoa

Jalurdua.com BULUKUMBA — Pemerintah Kabupaten Bulukumba resmi memindahkan pusat loket pembayaran pajak daerah guna memotong rantai birokrasi yang selama ini dikeluhkan terlalu berjarak. Langkah taktis ini ditandai dengan peninjauan langsung oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, terhadap fasilitas Payment Point Bank Sulselbar yang kini mulai melayani masyarakat di Gedung Ammatoa, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Bulu, pada Senin, 8 Juni 2026.

Langkah relokasi strategis ini diambil sebagai bagian dari akselerasi transformasi pelayanan Bapenda Bulukumba. Dengan memindahkan loket pembayaran dari kantor lama di Jalan Kedondong, Kelurahan Loka, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan seluruh urusan wajib pajak ke dalam satu kawasan pusat aktivitas pemerintahan.

Kolaborasi Strategis Demi Memangkas Jarak Birokrasi

Suasana di Gedung Ammatoa Bulukumba tampak berbeda dari hari biasanya pada Senin pagi itu. Deretan kursi tunggu yang rapi dan loket transaksi yang bersih menyambut para wajib pajak yang datang. Kehadiran Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf di lokasi tersebut, yang didampingi langsung oleh Kepala Cabang Bank Sulselbar Bulukumba, Andi Yudiarti Hadrawi, menegaskan bahwa pembenahan ini bukan sekadar urusan seremonial pemindahan meja kerja.

Ini adalah kerja sama konkret antar-aktor institusi untuk mengubah wajah layanan publik menjadi lebih humanis. Melalui penempatan baru ini, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berputar-putar di jalur kota hanya untuk menuntaskan kewajiban administratif mereka. Pemerintah daerah memahami bahwa kenyamanan ruang dan kemudahan akses adalah kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membayar pajak.

Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan bahwa kehadiran fasilitas Payment Point Bank Sulselbar di lokasi yang lebih representatif dan mudah dijangkau ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal bagi wajib pajak. Pada akhirnya, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya diproyeksikan akan meningkat secara linear seiring dengan membaiknya fasilitas yang disediakan.

Memutus Alur Lama, Mempercepat Aliran Pendapatan Daerah

Sebelum kebijakan relokasi ini diketuk, para wajib pajak sering kali harus menempuh alur yang tidak efisien karena jarak antar-kantor dinas yang terpisah. Kini, skenario tersebut diubah total demi efektivitas kerja birokrasi. Kepala Bapenda Bulukumba, Andi Muh Arfah, menjelaskan bahwa sistem pelayanan yang baru kini menerapkan metode pengalihan langsung di satu titik kawasan.

"Ketika wajib pajak berkunjung ke Kantor Bapenda untuk bayar pajak, kita langsung arahkan ke payment point di Gedung Ammatoa ini," ungkap Andi Muh Arfah di sela-sela peninjauan.

Sistem interkoneksi fisik ini dinilai jauh lebih efektif untuk mencegah potensi penundaan pembayaran oleh masyarakat. Optimalisasi pelayanan pendapatan daerah, menurut Arfah, menjadi salah satu langkah paling strategis dalam mendongkrak raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur fiskal daerah yang sehat nantinya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan program pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Lompatan Transformasi Finansial yang Terintegrasi

Perpindahan loket mitra perbankan daerah ke pusat kota ini membawa sebuah insight baru mengenai tata kelola keuangan modern. Keberadaan loket yang terintegrasi penuh dengan sistem Bank Sulselbar ini diklaim mampu mempercepat proses verifikasi dan rekonsiliasi data pembayaran berbagai jenis pajak serta retribusi daerah secara berkesinambungan.

Arfah menambahkan bahwa kerja sama teknis ini mendukung penuh jalannya transformasi pelayanan Bapenda Bulukumba agar menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah pengguna. Kecepatan transaksi perbankan di dalam gedung pemerintahan meminimalkan risiko antrean panjang yang kerap menjadi momok bagi para pelaku usaha dan warga lokal saat musim pembayaran pajak tiba.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba menaruh harapan besar agar instrumen baru ini tidak sekadar menjadi tempat penyerahan uang negara. Lebih dari itu, fasilitas ini diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh yang mendekatkan negara dengan warganya, sekaligus memastikan setiap rupiah pendapatan daerah tercatat dengan transparan demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di masa depan.***