Platform Digital vs Jurnalisme Berkualitas: Langkah Strategis Kemhan dan KTP2JB

Wamenhan melihat lebih jauh. Ia menilai penjelasan KTP2JB krusial bagi jajaran Kementerian Pertahanan, terutama ketika regulasi platform digital kini bersinggungan langsung dengan keamanan nasional. Informasi yang akurat menjadi senjata utama dalam membangun perspektif pertahanan dan keamanan. Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi Deputi Bidang Geostrategi dan Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), serta Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan. Kehadiran mereka bukan kebetulan. Geostrategi dan geoekonomi kini tak terpisahkan dari arus informasi digital yang melintasi batas negara.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Pertahanan RI untuk dipelajari lebih lanjut, termasuk kemungkinan sinkronisasi kebijakan terkait platform digital. Kata “sinkronisasi” itu terdengar teknis, tapi maknanya sangat manusiawi: bagaimana negara bisa menyatukan langkah antara kementerian pertahanan yang menjaga kedaulatan dengan komite yang memperjuangkan martabat jurnalisme.

Mengapa Pertemuan Ini Menyentuh Hati Bangsa

Bagi banyak jurnalis senior seperti saya yang telah meliput isu pertahanan selama lebih dari dua dekade, pertemuan ini terasa seperti hembusan angin segar. Perpres 32 Tahun 2024 bukan lagi kertas mati di laci. Kini, komite yang dibentuk darinya mulai mengetuk pintu kementerian strategis. Ini bukan sekadar soal uang royalti atau prioritas berita di feed. Ini soal martabat. Ini soal bagaimana seorang ibu di kampung kecil yang membaca berita di ponselnya bisa mendapatkan fakta, bukan fitnah yang mengancam persatuan bangsa.

Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, dengan pengalaman panjangnya di dunia pertahanan, memahami bahwa platform digital bukan musuh. Mereka adalah mitra yang harus diajak bertanggung jawab. Apresiasinya bukan basa-basi politik, melainkan pengakuan bahwa tanpa jurnalisme berkualitas, perspektif pertahanan nasional akan rapuh. Bagaimana masyarakat bisa mendukung kebijakan pertahanan jika informasi yang mereka terima setiap hari dipenuhi distorsi?