Makan Bergizi Gratis Maluku: Pacu Sertifikasi SLHS Demi Siswa

JALURDUA AMBON – Di sebuah dapur kolektif di pinggiran kota, uap nasi mengepul, namun ada ganjalan besar yang harus segera tuntas sebelum piring-piring itu sampai ke tangan siswa: jaminan keamanan pangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Maluku masih berstatus suspend akibat belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta kendala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini memicu gerak cepat pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi percepatan demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas. Ini adalah tentang memastikan setiap butir nasi dan potongan lauk yang dikonsumsi anak-anak Maluku bebas dari kontaminasi. Tanpa SLHS, risiko keracunan pangan membayangi, sebuah pertaruhan yang terlalu besar bagi program nasional berskala masif ini.

Menembus Hambatan di 104 Titik Pelayanan

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, mengungkapkan potret nyata di lapangan saat ini. Dari total 104 SPPG yang telah beroperasi di Bumi Raja-Raja, nyaris separuhnya masih terhambat masalah teknis sanitasi.