Gubernur DKI lemah awasi praktek KKN APBD

INFRA menemukan fakta dilapangan banyak terjadi Praktek KKN Systematis dan Kegiatan Fiktil/Manipulasi oleh oknum-oknum DPRD sampai lakukan cara bekerjasama lintas instansi sektoral, antara lain temuan fakta lapangan oleh Tim INFRA:

1. Duplikasi Kegiatan Reses dan Kegiatan Sosper DPRD

2. APBD Kegiatan Sosper 8 titik dan Reses dari 16 titik yang terserap 100%, realita dilapangan hanya dilakukan Sosper 4 titik dimana 1 titik anggaran berkisar Rp 6.5jt-Rp 8.5jt dan reses 8 titik dari 16 titik. Pola Praktek yang dilaksanakan oknum2 tsb Pelaksana Kegiatan bukan oleh Pihak Ke 3 independent (berasal keluarga inti (suami/istri) dan Timsus saat Pileg).

3. Ditemukan sering kali dalam 1 kegiatan panitia oknum DPRD lakukan pergantian spanduk kegiatan (Kegiatan Spanduk Sosper saat berlangsung diganti Spanduk Kegiatan Reses untuk mendapatkan kesan dokumentasi dan foto2 sudah laksanakan 2 Kegiatan Sosper dan Reses)

4. Menemukan tidak adanya kelengkapan sarana prasarana untuk peserta kegiatan Sosper dan Reses, berdasarkan peraturan kelengkapan peserta yang sudah disyahkan dalam APBD dan peraturan terkait lainnya Perda dan Permendagri. Kelengkapan yang tidak ada al Goodybag hanya simbolis berkisar 3-5 buah untuk persyaratan foto, hanya ada Snack tanpa Makan Siang/Malam dengan jumlah maks 50% dari persyaratan (Sosper 100 peserta hanya disiapkan 50 peserta, Reses 200 peserta hanya 60 sampai 80 peserta), banyak ditemukan tidak adanya tenda/kursi futura. Patut diduga banyak dokumen foto Sosper/Reses gunakan dokumen foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya.